Bamsoet Dorong Strategi Baru Pulihkan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi

INFO NASIONAL – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet memandang Nusantara bisa jadi mengikuti langkah revolusioner Arab Saudi di memberantas korupsi. Arab Saudi mempunyai mekanisme pengembalian aset negara dari korupsi dengan merampas harta yang tersebut dimiliki terdakwa korupsi yang dimaksud dituangkan di financial agreements. 

“Konsep pengembalian kerugian negara sesuai dengan amanah United Nations Convention Againts Corruption pasal 51 yang menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar untuk memberantas korupsi,” ujar Bamsoet ketika berubah menjadi dosen penguji sidang tertutup disertasi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, dengan judul ‘Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium. Suatu Strategi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara’, di Universitas Borobudur, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Bamsoet menjelaskan, pengembalian kerugian negara bisa jadi bermetamorfosis menjadi solusi jitu pada memberantas korupsi dalam Indonesia. Menurutnya, penerapan sanksi pidana penjara terbukti tiada memberikan efek jera. Negara justru mendapatkan dua kerugian yakni kerugian hasil korupsi serta kerugian mengurus narapidana.

“Kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan penindasan berhadapan dengan hak-hak sosial masyarakat, oleh karenanya harus dikembalikan oleh para pelaku tindakan korupsi. Bahkan founding father kita, Presiden Soekarno menekankan bahwa penindasan berhadapan dengan hak-hak sosial warga merupakan bagian dari exploitation delhomee parl home yang dimaksud harus dihilangkan,” ujarnya.

Kata dia, hasil kajian Negara Indonesia Corruption Watch (ICW) pada periode 2013-2022 mencatatkan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238,14 triliun. Angka yang disebutkan didapat berdasarkan putusan korupsi yang mana dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

Pada 2023 lalu, ICW mencatat terdapat 791 tindakan hukum korupsi yang digunakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun. Saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp526 miliar, serta Polri sebesar Rp909 miliar. 

Sedangkan Kejaksaan berhasil mengatasi kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar dari denda, Rp211,4 jt dari uang pengganti, Rp1,5 miliar dari hasil lelang, serta Rp671.500 dari biaya perkara.

“World Bank menekankan pengembalian aset tipikor (tindak pidana korupsi) sangat penting bagi penyelenggaraan negara berkembang. Setiap100 jt US$ hasil korupsi yang mana sanggup dikembalikan, dapat memulai pembangunan 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 jt bayi kemudian memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah,” katanya

Bamsoet menambahkan, konsep pengembalian kerugian keuangan negara sebetulnya telah tertuang pada Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Namun, terjadi permasalahan pada konsepsi pemidanaan pemberantasan korupsi sebab adanya ketentuan pasal 4 UU Pemberantasan tipikor yang tersebut mengutarakan bahwa, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukan menghapuskan dipidananya pelaku langkah pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 kemudian pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.

“Pemberlakukan pasal ini berubah menjadi argumentum a contrario dari tujuan pemberantasan korupsi yang digunakan ingin mengedepankan pengembalian kerugian keuangan Negara. Oleh karenanya ketentuan yang disebutkan selayaknya dikaji ulang lalu direvisi,” kata dia. (*)

Artikel ini disadur dari Bamsoet Dorong Strategi Baru Pulihkan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi