P3M sebut RPP Bidang Kesehatan ancam bidang hasil tembakau

Selain itu, juga berpotensi mematikan kelangsungan lingkungan juga tata niaga pertembakauan….

Jakarta – Perhimpunan Penguraian Pesantren lalu Publik (P3M) menyatakan dampak disahkannya Rancangan Peraturan pemerintahan (RPP) Bidang Kesehatan dengan pasal tembakau pada industri, akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha bidang hasil tembakau (IHT).

Menurut Direktur P3M KH Sarmidi Husna banyaknya larangan terhadap IHT, seperti unsur tambahan atau pembatasan tar dan juga nikotin, akan menimbulkan IHT nasional gulung tikar.

"Kretek yang tersebut berubah menjadi hasil IHT nasional menggunakan unsur tambahan rempah sebagai penggenap rasa. Kalau dibatasi kemudian dilarang, yang terkena dampak terlebih dahulu lapangan usaha kretek nasional," katanya melalui keterangannya ke Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Menteri Bidang Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa RPP Bidang Kesehatan akan segera disahkan di waktu dekat.

Menanggapi itu, Sarmidi memaparkan sebelum adanya RPP Bidang Kesehatan pun, IHT telah kepayahan sebab kebijakan fiskal yang tersebut eksesif. Sejak tahun 2020, tarif cukai hasil tembakau terus-menerus naik dua digit. Padahal, di ketika bersamaan, IHT tertekan sebab pandemi Pandemi serta disusul situasi dunia yang dimaksud tidaklah pasti.

Situasi IHT legal pada waktu ini terus terpuruk yang tersebut terkonfirmasi melalui realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tersebut tiada memenuhi target, begitu juga produksi rokok turun.

Dengan kondisi itu, katanya pula, pemerintah wajib memberikan kesempatan untuk pemulihan, dengan cara, tiada ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025, akibat sudah ada ada kenaikan tarif PPN terhadap hasil tembakau.

"Sedangkan untuk tahun 2026 juga tahun berikutnya, kenaikan tarif cukai HT disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha atau bilangan inflasi," kata beliau pula.

Dengan tambahan RPP, tentu akan menyebabkan IHT gulung tikar. IHT akan semakin berat jikalau harus memenuhi ketentuan dari RPP, seperti pembaharuan kemasan, komponen baku, yang dimaksud costnya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat.

Dia mengatakan, IHT telah terjadi diatur melalui 446 regulasi yang dimaksud mana 400 (89,68 persen) itu berbentuk kontrol, 41 (9,19 persen) mengatur perihal cukai hasil tembakau, juga hanya sekali 5 (1,12 persen) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan.

Menurut Sarmidi, selama pembahasan RPP pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Bidang Kesehatan Pasal Pengamanan Zat Adiktif tak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas serta berimbang.

P3M, katanya pula, memohonkan Menteri Bidang Kesehatan agar mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draf RPP Kesejahteraan yang dimaksud ada, sebab bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UU Perkebunan, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi.

"Selain itu, juga berisiko mematikan kelangsungan biosfer juga tata niaga pertembakauan," katanya lagi.

Menurut dia, pasal-pasal terkait barang lapangan usaha hasil tembakau seharusnya diatur di pengaturan tersendiri sebagaimana mandat UU Kesehatan.

Artikel ini disadur dari P3M sebut RPP Kesehatan ancam industri hasil tembakau