Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan eksekutif Alihkan Bantuan ke BLT

Jakarta – Platform satu pintu untuk memajukan ekosistem kebijakan masyarakat di Indonesia, Think Policy mengingatkan pemerintah berhati-hati merealisasikan rencana pembatasan subsidi unsur bakar minyak (BBM). Hal itu merespon wacana pembatasan subsidi BBM yang digulirkan dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman serta Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di akun instagram pribadinya, mengumumkan pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi per 17 Agustus 2024. Sejak sibuk diberitakan media, postingan yang dimaksud sudah ada tiada tersedia lagi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengutarakan hal senada. Ketua Umum Golkar itu menyatakan pembatasan BBM bersubsidi sedang dikaji. “Akan kita (bahas) rapatkan lagi,” katanya, Rabu, 10 Juli 2024.

Alih-alih menggulirkan wacana pembatasan subsidi BBM, ketua eksekutif Think Policy, Andhyta Fireslly Utami mengkaji pemerintah mestinya mereformasi kebijakan subsidi. Menurut Andhyta, selama ini subsidi BBM tidaklah efektif lalu salah sasaran.

Dia mengatakan, kebocoran subsidi BBM tampak dari distribusi unsur bakar pertalite lalu solar yang banyak dinikmati kelas menengah atas. “Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi seharusnya dialokasikan untuk inisiatif yang dimaksud menyokong penduduk kelas menengah bawah, rentan lalu miskin,” kata Andhyta di informasi tertoreh yang digunakan diterima Tempo pada Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut Andhyta, agar tepat sasaran, anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk bantuan dengan segera tunai (BLT). Dengan begitu, kata dia, alokasi dana subsidi mampu diawasi kemudian segera menyasar kelompok warga miskin. “Secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar sektor ekonomi lalu lingkungan yang masuk akal. Namun, kita harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, kemudian dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan keinginan rakyat,” kata dia.

Lebih lanjut, kara Andhyta, kalaupun pembatasan alokasi anggaran untuk subsidi BBM diterapkan, pemberlakuannya harus bertahap dengan memprioritaskan sektor yang tersebut paling terdampak juga target kelompk warga yang dimaksud jelas. “Selain BLT realokasi subsidi bisa jadi diarahkan ke sektor produktif yang digunakan tiada terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, serta sebagainya,” katanya.

Pilihan editor: Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Hal ini Diprediksi Naik, Hal ini Reaksi Pertamina

Artikel ini disadur dari Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT