3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet dalam Penghujung Kekuasaan

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian juga pengangkatan jabatan menteri dalam ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.

Lantas apa kata mereka?

Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, masing-masing Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung pada Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai warga dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri pada Kementerian Investasi.

1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan diperkenalkan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan mengambil bagian pada penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan menguatkan koordinasi dengan kelompok gugus tugas sinkronisasi.

Bila sebelumnya harus mengundang tim untuk mengeksplorasi perihal keuangan negara, Sri Mulyani menyatakan pada waktu ini tidaklah diperlukan lagi. “Enggak diperlukan ada pertarungan khusus lantaran sekarang Mas Thomas sudah ada ada pada sini,” kata ia pada konfrensi pers perkenalan wamen baru ke Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Diskusi Indonesi untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang mana merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu berpotensi menyebabkan konflik kepentingan lalu nepotisme.

“Berpotensi mengakibatkan conflict of interest lalu nepotisme,” kata ia pada waktu dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.

Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti kemudian Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tak diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.

“Tidak ada sesuatu yang tersebut mendesak untuk disikapi secara fiskal,” kata beliau lagi.

Pihaknya menyatakan memang benar perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo di APBN 2025. Semuanya akan dilihat di Nota Keuangan kemudian RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, sebab dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.

“Tapi harusnya bukanlah ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, mampu profesional yang mana lain,” ujarnya.

2. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik BRIN Lili Romli

Menanggapi kebijakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah duta menteri di kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Studi Politik Badan Penelitian kemudian Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tak ada urgensi atau situasi yang dimaksud mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.

“Dengan sisa waktu yang digunakan cuma tinggal beberapa bulan, umum akan meninjau tak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.

Menurut Lili, rakyat akan mengawasi pelantikan para Wamen itu sebagai kompetisi bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengamati ini sebagai bagi-bagi jabatan semata daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.

3. Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno

Pengamat kebijakan pemerintah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memandang langkah Presiden Jokowi melantik tiga delegasi menteri Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.

“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Tempat wamen di dalam situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi terhadap media, Kamis.

Di sisi lain, menurut dia, tindakan Jokowi juga akan segera dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya cuma tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidak ada yakin akselerasi kinerja menteri bisa jadi dikerjakan di kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan kedudukan wamen dapat mengantisipasi ekonomi yang mana tak stabil.

“Setidaknya bisa jadi mengantisipasi keadaan perekonomian yang dimaksud tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti

Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan