Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

Jakarta – Kepala Lingkup Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan lembaganya mendapat laporan ada guru honorer di dalam DKI DKI Jakarta yang tersebut diputus kontraknya secara sepihak dengan cleansing honor.

Sistem ini memproduksi guru honorer mengisi link pemecatannya sendiri yang tersebut dikirim berantai dari kepala sekolah. Kebijakan itu diduga berasal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 

“Secara mendadak kemarin anggota kami ke DKI Ibukota Indonesia ke wilayah provinsi itu melaporkan tanggal 5 Juli diberitahu oleh kepala sekolahnya. Sejak hari itu sekolah tidaklah sanggup lagi mempertahankan guru honorer di sekolah,” kata Iman, pada 14 Juli 2024.

Kejadian ini menambah daftar permasalahan yang digunakan dialami oleh guru honorer. Pasalnya, guru honorer sudah ada mengalami beragam permasalahan sebelum adanya sistem cleansing. Berikut adalah daftar permasalahan yang mana dialami guru honorer selain cleansing.

1. Kebutuhan Guru Belum Seimbang dengan Pemenuhan Optimal

Kebijakan rekrutmen guru ASN masih terpusat dengan jumlah kali terbatas yang digunakan membuka kesempatan sekolah mengisi kekosongan dengan guru honorer. Biasanya, penerimaan guru honorer ditetapkan segera oleh kepala sekolah sehingga jumlahnya tidaklah terkendali.

Menurut Direktur Jenderal Guru juga Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani, pemenuhan guru di satuan institusi belajar belum berjalan optimal. otoritas wilayah lalu satuan institusi belajar merekrut guru honorer dengan kualifikasi akademik, kualitas, dan juga kompetensi yang tersebut belum terjamin kemudian upah tiada terstandar.

2. Pendapatan Guru Honorer Tidak Sesuai Beban Kerja

Pendapatan guru honorer tidak ada sesuai dengan beban kerja serta status pekerjaan. Sebab, pada kenyataan, guru honorer memiliki tugas lalu tanggung jawab sejenis dengan guru ASN. Namun, penghasilan guru honorer dari dana BOS, DAU, atau sumbangan pemukim tua siswa sangat rendah daripada ASN. Bahkan, sebagian besar guru honorer menerima pendapatan dalam bawah upah minimum dengan pembayaran berdasarkan pencairan dana BOS selama tiga bulan sekali.

3. Sulit Mendapatkan Fasilitas juga Jenjang Karier

Status pekerjaan guru honorer memengaruhi infrastruktur kemudian karier. Dengan status honorer, guru sulit mendapatkan jenjang atau prospek karier yang dimaksud baik. Guru honorer juga tak mendapatkan prasarana kesehatan, jaminan hari tua, atau tunjangan pensiun dari pemerintah. Selain itu, guru honorer harus menanggung risiko dari pekerjaannya akibat tak mendapat bantuan hukum.

4. Distribusi Guru Tidak Merata

Ketidakmerataan pembagian guru pada beraneka wilayah Indonesi merupakan salah satu dampak otonomi daerah. Sekolah pada perkotaan cenderung miliki guru yang dimaksud relatif banyak serta memiliki kemampuan di bidangnya. Sementara itu, di dalam wilayah pedalaman, guru yang dimaksud mengajar semata-mata sedikit. Akibatnya, keperluan guru ASN dalam tempat terpencil akan diisi oleh guru honorer.

5. Mekanisme Pengangkatan dengan PPPK 

Pengangkatan guru dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih mengalami kendala. Pengangkatan PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, data permintaan guru berasal dari area melalui dinas. Selama ini, sewaktu pengadaan ASN guru dibuka, pemerintah tempat belum mengajukan formasi sesuai keinginan sekolah sehingga guru honorer masih banyak lalu belum teratasi dengan baik.

PUSLIT.DPR.GO.ID | DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Penjelasan Disdik mengenai Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing

Artikel ini disadur dari Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing