Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi kemudian Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
Jakarta – Rektor Universitas Islam Nusantara (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran untuk pejabat struktural dalam lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama peringkat akademiknya.
Dalam surat itu Fathul memohon agar namanya tak lagi diberi embel-embeli peringkat profesor pada bagian depan kemudian penghargaan akademik di bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., dan juga Ph.D di semua penulisan dokumen kemudian korespondensi.
“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, serta hasil hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan juga yang dimaksud setara itu dengan penandatangan rektor yang mana selama ini tertoreh penghargaan lengkap, agar dituliskan tanpa gelar kejuaraan berubah jadi ‘Fathul Wahid’,” kata ia di surat itu.
Fathul mengatakan, langkah ini dijalankan untuk menguatkan atmosfir kolegial pada tata kelola perguruan tinggi.
Langkah Fathul ini berubah menjadi perbincangan di media sosial mengingat adanya banyak politisi yang digunakan berjuang mendapatkan gelar kejuaraan profesor bukan sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan.
Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa peringkat guru besar yang didapatkan beberapa jumlah politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul sebagian seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan penghargaan guru besar.
Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya mengawasi peringkat profesor ini lebih tinggi ke mengenai amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita di planet akademik,” kata dia.
Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang mana mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang mana besar itu, kami tidak ada ingin ada orang, satu di antaranya para politisi dan juga pejabat itu, mengejar-ngejar peringkat profesor ini semata-mata demi sebuah status, tidak sebagai tanggungjawab juga amanah,” kata dia.
Fathul prihatin banyak rakyat masih mensakralkan gelar kejuaraan profesor ini. Namun tak peduli tahapan serta tanggungjawab ketika penghargaan itu sudah ada disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap mampu mendesakralisasi itu kemudian lebih besar menekankan penghargaan profesor sebagai tanggungjawab serta amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.
Gelar profesor lalu akademik yang digunakan melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tidaklah relevan dicantumkan pada korespondensi atau perihal surat-menyurat juga dokumen lainnya. “Tapi ini belaka pendapat personal saya,” kata dia. “Saya tidak ada bisa jadi memaksa pendatang untuk mengikuti, belaka mencoba menjadikan sebagai pergerakan kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”
Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status