Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan juga Jatim

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya di perkara dugaan korupsi perkembangan lalu perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Saya pribadi tidaklah ada sangkut pautnya dengan hal tersebut,” kata Hasto dalam DPP PDIP Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Namun beliau tak menampik apabila ia pernah berubah menjadi konselor di dalam beberapa jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, hingga pada waktu ini KTP beliau masih tertera konselor pada kolom pekerjaan. “Saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang,” katanya.

1. Tidak Tahu

Hasto Kristiyanto bukan mengunjungi pemanggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait perkara korupsi DJKA Kemenhub pada Hari Jumat pagi, 19 Juli 2024. Hasto mengatakan, ia baru tahu ada jadwal pemeriksaan tersebut. “Saya sendiri baru tahu pagi hari. Suratnya telah seminggu katanya, tapi pada waktu itu saya sedang tugas pada Jogja, diterima oleh driver kami. Dan, kemudian bukan ada laporan, sehingga saya tak tahu.” kata Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Namun, Hasto bersedia memenuhi panggilan KPK apabila ada pemanggilan lagi. “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tiada dapat menghadiri, dikarenakan kemarin saya mengawasi rapat Pilkada,” ucapnya.

2. Lawan Bobby kemudian Khofifah

Hasto menjamin Bobby Nasution kemudian Khofifah tidaklah akan bertarung dengan kotak kosong pada Pemilihan Pemuka atau Pilgub dalam Sumatera Utara juga Jawa Timur. Kata dia, persaingan berhadapan dengan kotak kosong tidak ada akan terbentuk di dalam dua provinsi tersebut. “PDI Perjuangan di Sumut dapat mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang menyiapkan kerja sebanding politik,” katanya, Sabtu, 20 Juli 2024.

Hasto menyatakan partainya masih menyeleksi beberapa orang nama untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara serta Jawa Timur. “Kami telah melaksanakan pelatihan pasukan kampanye pada batch yang tersebut ketiga. Bagi kami, pilkada tidak sekadar figur, tetapi ini konsolidasi partai. Hal ini pergerakan mesin partai,” ujarnya.        

3. Evaluasi Pengangkatan Wakil Menteri

Hasto menyimpulkan pelantikan tiga perwakilan menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024, merupakan salah satu langkah transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto. “Kami mengawasi sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah proses transisi pemerintahan yang mana harus dijalankan evaluasi secara kritis,” kata Hasto, Sabtu, 20 Juli 2024.

4.  Tudingan Hasto Dibantah KPK

Soal penggeledahan rumah Wali Pusat Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu oleh KPK pada Rabu, 17 Juli 2024, Hasto menganggap sebagai dinamika urusan politik mendekati Pilkada. “Sebenarnya secara historis mendekati pemilihan gubernur serentak memang benar ada berubah-ubah dinamika urusan politik hukum yang mana digerakkan oleh kebenaran, kepentingan kebijakan pemerintah lain ini yang digunakan berjalan di pilkada-pilkada sebelumnya,” kata Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.

KPK telah lama membantah pernyataan Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika melakukan konfirmasi penyidik tak pernah mengusut tindakan hukum korupsi oleh sebab itu golongan kebijakan pemerintah tertentu. “KPK khususnya penyidik bekerja berdasarkan kerangka hukum, yaitu apakah ada perbuatan pidana yang diperkuat dengan alat bukti atau tidak,” kata Tessa, Ahad, 21 Juli 2024.

5. Saksi

Tim penyidik KPK memanggil Hasto Kristiyanto sebagai saksi pada perkara dugaan korupsi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menerangkan Hasto dipanggil pada kapasitasnya sebagai konsultan.”Pemeriksaan diwujudkan di Gedung KPK Merah Putih, berhadapan dengan nama Hasto Kristiyanto selaku konsultan,” kata Tessa, diambil dari Antara pada Jumat, 19 Juli 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Artikel ini disadur dari Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan Jatim