Skandal Katrol Angka Rapor, Wakil Wali Perkotaan Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri

Jakarta – Wakil Wali Perkotaan Depok, Imam Budi Hartono memandang skandal katrol nilai rapor di dalam SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan mencoba memulai pembangunan SMP maupun SMA Negeri pada Depok.

Menurut Imam, kendati jenjang sekolah SMA atau SMK bukanlah kewenangan pemerintah Daerah Perkotaan Depok, namun jikalau memang benar dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.

“Mudah-mudahan kami sanggup carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.

Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah sudah pernah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri lalu dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan direalisasikan mirip bagi SMA atau SMK Negeri apabila pemerintahan Provinsi Jawa Barat bukan mampu merancang bangunan sekolah jenjang sekolah tersebut.

“Mudah-mudahan kami nanti bisa jadi siapkan lahannya, kami bisa saja siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.

Imam menafsirkan skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa dengan syarat SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi lantaran ketatnya sistem zonasi.

“Ini kan memang benar permasalahan zonasi yang tersebut menciptakan ini mampu terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok bisa saja tambahan baik lagi, di mempunyai sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.

Imam menegaskan pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai di dalam SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil dia untuk sanggup dimintakan keterangan,” jelas Imam.

Ditanya ada kajian di mana Wali Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pengelola Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang dimaksud dianulir, Imam menyatakan apabila untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.

“Agar mereka layak sanggup mendapatkan prioritas pada mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti bukan akan membiarkan warga Depok tiada sekolah, kami akan menyekolahkan pada manapun, baik ke negeri maupun ke swasta,” kata Imam.

Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri