Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan

Jakarta – Eddy Martono tak habis pikir tentang lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini menceritakan bagaimana pertumbuhan lapangan usaha sawit belakangan stagnan, bahkan menurunkan sebab investasi kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor kemudian bea pergi dari masih wajib didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja bidang sawit ini. Padahal sebetulnya tarif komoditas sawit mentah (CPO) pada pangsa Rotterdam masih ke kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton. “Artinya nilai tidaklah anjlok,” kata ia ketika dihubungi 26 Juli 2024.

Namun hal itu tak lantas mempertahankan agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan sektor sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Mata Uang Rupiah 6,8 triliun, turun berbeda dengan semester 1 2023 sebesar Simbol Rupiah 15,6 triliun. Kemerosotan terbesar terjadi ke komoditas batu bara yang pada paruh awal tahun ini sebesar Mata Uang Rupiah 14,2 triliun, jika dibandingkan dengan periode mirip 2023 yakni Simbol Rupiah 68,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatatkan total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Rupiah 73,8 triliun. Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Simbol Rupiah 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau belaka 96,6 persen dari target APBN. Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran juga menciptakan pemerintah butuh mengejutkan utang baru, sehingga pinjaman terus membengkak. Soal ini, ekonom senior Faisal Basri mengemukakan peningkatan utang tiada sebanding dengan perkembangan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya meningkat maka basis penerimaan pajak naik. Hal ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ucapannya ditemui dalam Jakarta, Hari Jumat 26 Juli 2024.

Utang Melambung hingga Tembus Rupiah 8,3 Kuadriliun

Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah sudah pernah menembus Simbol Rupiah 8,3 kuadriliun. Sejumlah ekonom mengkaji pengelolaan utang yang disebutkan kurang berkontribusi bagi peningkatan ekonomi yang dimaksud stagnan di kisaran 5 persen terhadap hasil domestik bruto (PDB). Sementara pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tak mencapai target. 

Defisit anggaran juga makin melebar. Pada 2015, selisih kurang APBN adalah Rupiah 298,4 tiliun. Awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keuangan membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama sudah pernah mengalami defisit Mata Uang Rupiah 77,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus Simbol Rupiah 607 triliun hingga akhir tahun. 

Musababnya, belanja negara meningkat, sementara pendapatan negara mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester awal 2023. Adapun pajak berkontribusi paling besar pada pendapatan. Bekas direktur pelaksana Bank Planet itu mengabarkan penerimaan pajak mencapai Simbol Rupiah 893,8 triliun, atau turun dari periode yang mirip tahun sebelumnya sebesar Rupiah 907,2 triliun. 

Kondisi ini disebabkan keuntungan beragam perusahaan yang mana merosot akibat gejolak biaya komoditas pada 2023. Organisasi masih untung, namun tak setinggi tahun sebelumnya. “Karena biaya komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” kata ia pada bangunan DPR, 8 Juli 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan penurunan pajak terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan khususnya pada sub sektor terkait komoditas seperti sawit, logam lalu pupuk.

Beban Bunga dari Melonjaknya Utang

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Rupiah 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. Fakta APBN terkini yang tersebut diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan tempat utang pemerintah sudah ada mencapai Mata Uang Rupiah 8.335 triliun per April 2024.

Dalam perjalannya pijaman juga meningkat akibat kebijakan pencabutan utang pada pandemi covid-19 di 2020. Utang naik 27,13 persen dari sebelumnya Rupiah 4.779 triliun berubah jadi Rupiah 6.102 triliun.

Selanjutnya: Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap …

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan