Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan

Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.

Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan juga pemerintah pada hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui penjelasan tercatat pada Senin, 29 Juli 2024.

Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang tersebut sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan kemudian perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang disebutkan juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi ke parlemen.

Maka dari itu, kata dia, rute Pansus haji tidak ada miliki motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang mana ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, serta konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.

Maman pun memohon agar PBNU tiada perlu mengambil bagian campur pada urusan urusan politik yang digunakan berada dalam berjalan di DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang mana dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan menghadapi dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga bisa saja merasakan faedah peningkatan pelayanan haji jikalau Pansus bisa saja menjalankan tugasnya dengan baik.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengemukakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tiada ada alasan kuat untuk pembentukannya.

“Kami mengamati tidaklah ada yang mana dapat dijadikan alasan yang tersebut cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu di konferensi pers usai rapat pleno NU dalam Ibukota Indonesia pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutipkan Antara.

Gus Yahya menyebutkan kebijakan pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan sikap adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan juga hambatan lain yang dimaksud sebetulnya tidak ada terkait dengan ibadah haji.

Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan