Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga pada Tahun Pertama otoritas Prabowo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat pada RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.

Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih besar rendah tari belanja K/L di APBN 2024 yang digunakan sebesar Rp1.090,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang disebutkan sengaja dijalankan pemerintah ketika ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kenapa belanja KL-nya relatif tambahan kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang mana Rp1.090 triliun. Hal ini sebab kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di konferensi pers RAPBN 2025 juga nota keuangan di tempat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DKI Jakarta pada hari terakhir pekan (16/8/2024).

“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang digunakan telah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang digunakan lain itu masih di-retain di dalam belanja non KL, yang dimaksud makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.

Setidaknya ada 10 yang digunakan memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di dalam 2025 nanti, Kementerian Defense (Kemenhan) menjadi yang tersebut paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tersebut mencapai Rp123,6 triliun.

Beberapa output Fungsi Perlindungan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pengerjaan rumah dinas prajurit, dan juga pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian juga Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.

Anggaran yang disebutkan antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan keinginan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan juga penghasilan ke-13.