Deretan Pembangunan Infrastruktur Selama 10 tahun Jokowi Jadi Presiden

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian perkembangan infrastruktur yang dimaksud rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.

Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di tempat sektor konektivitas telah dilakukan diciptakan 2.700 km jalan tol serta 6.000 km pembangunan jalan nasional selama 10 tahun terakhir dalam seluruh Indonesia.

Selain itu juga diadakan penanganan preservasi jalan wilayah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan area diciptakan lalu didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.

Kemudian di tempat sektor Perumahan, melalui Rencana Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah lama dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.

“Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada 10 tahun terakhir telah terjadi sejumlah yang mana selesai serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah di keterangan resmi, Hari Minggu (18/8/2024).

Selanjutnya di area sektor Narasumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah dilakukan dibangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga disertai oleh pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar dan juga rehabilitasi 4,3 jt hektar.

“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang digunakan air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di dalam tahun 2014 menjadi 19% di dalam tahun 2024) serta meningkatkan Angka Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 dalam tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.

Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan perkembangan infrastruktur air minum di menggalang akses air minum layak bagi warga sebesar 92% hingga 2023 melalui pengerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Untuk akses sanitasi layak, pada waktu ini mencapai sebesar 82% melalui konstruksi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.

Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh sebab itu, tugas serta tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi publik terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.