PLN Bersama Kejaksaan Perkuat Fondasi Tata Kelola untuk Akselerasi Transisi Energi

JAKARTA – PT PLN (Persero) dan juga Serikat Pekerja PLN berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) guna melakukan konfirmasi akselerasi transisi energi di area Tanah Air berjalan dengan mengutamakan fondasi Good Corporate Governance (GCG). Upaya ini tercermin melalui kegiatan Penerangan Hukum bertajuk ‘Strategi Pengamanan Pengadaan Barang/Jasa kemudian Pemulihan Aset di tempat lingkungan PLN’ yang mana diselenggarakan di tempat Ibukota Indonesia pada Awal Minggu (12/8/2024).

Dalam kesempatan yang dimaksud Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI Reda Manthovani mengapresiasi langkah PLN yang tersebut pada waktu ini tidak ada cuma bertugas menghadirkan listrik yang andal, tetapi juga menjawab tantangan global pada hal transisi energi.

“Kami menggalang penuh strategi transisi energi yang dimaksud dijalankan oleh PLN. Kejaksaan akan mendampingi sejak perumusan kebijakan, perencanaan, hingga pengadaan. Kami juga siap membantu pada pengamanan juga pemulihan aset negara, agar PLN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa hambatan hukum,” ujar Reda.

^{Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI Reda Manthovani mengapresiasi langkah PLN yang mana pada waktu ini bukan hanya sekali bertugas menghadirkan listrik yang digunakan andal, tetapi juga menjawab tantangan global di hal transisi energi. (Foto: dok PLN)}

Reda menekankan pentingnya upaya sertifikasi aset yang digunakan terus diadakan perseroan. Pihaknya juga siap memberikan dukungan hukum untuk menjamin seluruh aset PLN terlindungi dengan optimal.

“Kolaborasi ini penting untuk menegaskan tidak ada ada permasalahan hukum yang tersebut dapat mengganggu operasional PLN. Kami akan terus mendampingi PLN agar seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan hukum yang digunakan berlaku, sehingga PLN dapat fokus menjalankan tugasnya untuk memverifikasi ketersediaan listrik dalam seluruh Indonesia,” tutur Reda.

^{Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan pentingnya dukungan dari Kejaksaan Agung di menjalankan tugas-tugas besar PLN, khususnya pada menghadapi tantangan pembaharuan iklim dan juga transisi energi dari materi bakar fosil menuju energi terbarukan. (Foto: dok PLN)}

Dalam kesempatan yang mana sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan pentingnya dukungan dari Kejaksaan Agung pada menjalankan tugas-tugas besar PLN, khususnya di menghadapi tantangan inovasi iklim serta transisi energi dari material bakar fosil menuju energi terbarukan.

“Kami berada dalam persimpangan jalan. Tindakan PLN pada masa kini tidaklah cuma menyediakan listrik, tetapi juga berkontribusi di upaya menurunkan emisi gas rumah kaca,” katanya.

Darmawan juga memaparkan bahwa PLN bersatu pemerintah telah dilakukan menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terhijau pada sejarah dengan penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan juga 25 persen berbasis gas hingga 2040. Sehingga, beliau mengawasi dukungan Kejaksaan Agung akan penting untuk melakukan konfirmasi upaya jangka panjang ini berhasil.

“Dengan adanya dukungan, kami sanggup lebih lanjut percaya diri. Pekerjaan mulia dari bangsa lalu negara ini kita laksanakan dengan baik, semuanya diberikan kemudahan dan juga kekuatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN M Abrar Ali menyatakan bahwa Serikat Pekerja PLN sangat solid untuk menyukseskan rencana transisi energi. Pihaknya sadar, sebagai lokomotif transisi energi di dalam tanah air, PLN perlu menjalin kolaborasi dengan terus meningkatkan sumber daya manusia perusahaan demi menghadapi berbagai tantangan baru dalam era pembaharuan iklim.

“Kami menginisiasi kegiatan hari ini untuk mendirikan PLN menjadi perusahaan yang lebih besar gesit kemudian lebih besar efektif,” ucap Abrar.