Plt. Sekjen Kemendagri Kepala Desa Harus Miliki Kemampuan Leadership

JAKARTA – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidak ada cuma bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru lalu orang tua yang membimbing masyarakat.

“Kalau ia (kepala desa) tiada memiliki kemampuan leadership padahal di dalam tingkat desa, maka bukan akan berprogres desa itu,” jelasnya di Rapat Kerjasama Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Menguatkan Pemerintahan juga Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di area DKI Jakarta dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).

Tomsi menyoroti isu subjektivitas serta kemungkinan ketidakadilan yang digunakan harus diperbaiki di proses pendataan penduduk kurang mampu pada desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatat juga memberikan bantuan berdasarkan permintaan masyarakat, bukanlah afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang lebih banyak miskin bukan dapat, ini dimulai dari pendataan dalam desa,” ujarnya.

Tomsi juga menekankan pentingnya memulai pembangunan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, kemudian akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pengerjaan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud mengantisipasi pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk faedah pengerjaan desa,” jelas Tomsi.

Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti kegiatan Pemberdayaan Kepuasan Keluarga (PKK) yang mana mempunyai kegiatan terkait kemampuan fisik ibu lalu anak, dan juga kebersihan dalam desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di area desa dan juga tak sedikit hidup miskin.

Selain itu, Tomsi juga mengupayakan percepatan peningkatan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penyelenggaraan dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.

“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang tersebut berhasil, cuma beberapa yang mana sanggup menghasilkan, yang mana saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang digunakan mampu menghasilkan kembali miliki penghasilan di dalam melawan 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.

Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan bukan hanya sekali bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, kemudian evaluasi yang digunakan terus-menerus.

“Ini perlu dijadikan penekanan, lalu ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak serta tidaklah berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tidak ada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, dan juga inilah yang mana namanya bakti kita bagi rakyat lalu Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.