Muhammadiyah Apresiasi Putusan MK: Akhiri Tirani di Menentukan Pemimpin Daerah

JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah , Abdul Mu’ti mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersebut mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. MK memutuskan partai urusan politik dapat mengajukan calon di area pemilihan gubernur walau tidak ada miliki kursi pada DPRD.

“Salut kemudian apresiasi yang tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi yang tersebut berani mengambil tindakan tegas terkait pemilukada dan juga persyaratan calon terhadap daerah,” kata Abdul Mu’ti seperti dilansir oleh TvMU dikutip, Rabu (21/8/2024) malam.

Menurutnya, putusan MK bernomor 60/PUU-XXII/2024 yang disebutkan akan menghadirkan pembaharuan mendasar serta arah baru keberadaan kebijakan pemerintah lalu demokrasi di dalam Indonesia.

“Keputusan MK itu diharapkan dapat mengakhiri tirani dan juga dominasi partai kebijakan pemerintah besar di menentuken kepemimpinan baik di tempat wilayah maupun di tempat pusat,” katanya lagi.

Guru Besar Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Ibukota itu berharap partai urusan politik dapat mengambil langkah-langkah politik, khususnya terkait pilkada, agar lebih banyak berani mengambil langkah yang digunakan memenuhi aspirasi publik untuk keberadaan demokrasi yang lebih lanjut sehat

“Keputusan MK bersifat final and binding sehingga semua pihak, pemerintah, pelopor pemilu, partai politik, juga penduduk terikat dengan kebijakan itu,” katanya.

Namun harapan Abdul Mu’ti bukan sesuai kenyataan. Badan Legislatif (Baleg) DPR dan juga pemerintah segera membentuk Panitia Kerja Revisi Undang-Undang (Panja RUU Pilkada). Panja pada waktu singkat menyepakati adanya pembaharuan di dalam beberapa pasal RUU PIlkada.

Misalnya terkait batas umur calon kepala daerah, Panja RUU pemilihan kepala daerah DPR memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang digunakan menyatakan calon gubernur-wakil gubernur minimal berusia 30 tahun ketika dilantik. Sementara putusan MK persyaratan umur 30 tahun harus terpenuhi pada waktu penetapan calon.

Kesepakatan Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah DPR diyakini sejumlah orang untuk memuluskan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep maju pada Pilgub. Untuk diketahui, Kaesang baru genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 atau menyeberangi jadwal penetapan calon kepala daerah.

Selain itu, Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah DPR juga menyepakati aturan ambang batas pencalonan kepala wilayah bagi partai urusan politik (parpol) yang dimaksud punya kursi pada DPRD masih harus memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah total kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan ucapan sah pada Pileg daerah. Hal ini berbeda dengan putusan MK yang dimaksud menyampaikan aturan ucapan sah dari 6,5% hingga 10% berlaku untuk parpol yang mempunyai kursi pada DPRD maupun tidak ada punya kursi di area DPRD.

“Jangan kebanyakan ngurus selebgram. Tuh Putusan MK mau disiasati di area Baleg DPR dengan memberlakukan cuma pada partai yg tiada punya kursi di dalam DPRD, sementara partai yg punya kursi masih pakai threshold 20-25% utk dapat mencalonkan di area pilkada,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi pada cuitan di dalam akun X-nya, Rabu (21/8/2024). Burhan bergabung mengunggah tangkapan layar daftar DIM baru usul inisiatif DPR.