Anggaran PUPR Dibabat Jadi Rp75,63 Triliun, Basuki Singgung Jokowi

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan masalah pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Angka yang dimaksud turun ekstrem dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.

Penurunan pagu anggaran yang disebutkan menurutnya hal yang digunakan biasa di transisi pemerintahan. Basuki menyinggung tentang pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga hanya saja Rp75 triliun.

“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan menyingkap file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang dimaksud memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki pada waktu ditemui di tempat kantornya, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di dalam 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?

Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja diadakan oleh eksekutif untuk memberikan ruang fiskal yang mana lebih besar luas untuk Presiden serta Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan kegiatan prioritasnya.

Meski demikian, Basuki menyatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih terdiri dari pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud dapat ditambah, tergantung arah inisiatif presiden terpilih Prabowo – Gibran.

“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, kemudian Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang mana disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang digunakan tersebar dalam seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang dimaksud tersebar di area seluruh Indonesia.

Sedangkan lewat anggaran tersebut, pembangunan jalan tol akan jarak jauh lebih banyak kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 perkembangan jalan tol yang tersebut dijalankan menggunakan APBN totalnya cuma 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih lanjut banyak ada dukungan proyek konstruksi yang dimaksud akan datang dikerjasamakan dengan badan usaha.

Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan juga jembatan juga akan datang menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan juga konstruksi jembatan.