Etika Penyelenggara Negara Rapuh Akibat Kaderisasi Pemimpin Tak Berjalan

JAKARTA – Kerapuhan etika pengurus negara disebabkan lantaran proses kaderisasi pemimpin yang tidak ada berjalan. Banyak pemimpin yang mana muncul sekarang tiada melalui proses alami, muncul tanpa peringatan hasil rekayasa politik.

Demikian disampaikan Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang Syamsul Arifin di diskusi bertajuk “Kerapuhaan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial juga Pendidikan” yang mana dilakukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di area Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.

Menurutnya, sejumlah pemimpin yang dimaksud muncul tiada melalui proses alami, melainkan hasil rekayasa politik. Hal ini menyebabkan level kepemimpinannya dipertanyakan.

“Pemimpin yang mana sebenarnya diproyeksikan untuk mengambil alih peran dan juga menjaga, serta mengatur dengan kemampuannya. Akan tetapi, pada waktu ini faktanya sejumlah orang yang mana datang secara mendadak dengan adanya rekayasa serta kemudian diusulkan menjadi pemimpin,” katanya, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya fenomena ini mengonfirmasi pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang mana mengumumkan karakter seseorang sanggup dilihat ketika diberi kekuasaan. Pergeseran paradigma kemunculan pemimpin ini menunjukkan adanya pengaruh negatif kekuasaan terhadap etik. “Kekuasaan mempunyai sifat adiktif juga prospek merusak (corruptible),” ujarnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Budaya serta Perubahan Universitas Muhammadiyah Surakarta Yayah Khisbiyah. Menurutnya adanya kerapuhan etika berkaitan dengan rendahnya tingkat empati Publik di tempat Indonesia.

Hal itu dibuktikan melalui penelitian yang digunakan dilaksanakan pada 2007 serta 2017 terhadap 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Jerman, dan juga Israel. Penelitian yang digunakan melibatkan anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) itu menunjukkan, Indonesia berada dalam barisan bawah, bahkan di area bawah Malaysia. “Rendahnya empati ini berkaitan dengan Korupsi terjadi disemua lini dalam Indonesia,” ujarnya.

Rendahnya empati kemudian maraknya tindakan hukum korupsi, lanjut Yayah, juga berkaitan dengan teori psikologi bernama dari triad. Teori itu mengidentifikasi individu dengan tiga sifat kegelapan, yaitu narsisme, perilaku manipulatif, serta sifat psikopat yang mana berkaitan dengan lemahnya empati.

Bersama dengan BPIP, Yayah sempat menghasilkan model pembelajaran Pancasila yang dimaksud tambahan aplikatif untuk perguruan tinggi agar menurunkan permasalahan etika tersebut.

“Pendidikan Pancasila pada era sekarang harus dilaksanakan oleh dengan pendekatan yang digunakan mudah diakses lalu tidak ada membosankan khususnya berfokus pada revolusi mental. Perguruan tinggi berbagai yang dimaksud berminat dengan pendekatan ini,” ujarnya.