Subsidi Daya Terus Melonjak, Gas Bumi Bisa Jadi Solusi Kurangi Impor LPG

JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di dalam bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang mana selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga kemudian pelaku usaha dalam Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Angka impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang dimaksud identik senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh oleh sebab itu itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang dimaksud produksi kemudian cadangannya masih sangat besar di tempat Indonesia.

“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk diadakan oleh pemerintahan yang baru nanti khususnya pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di dalam beberapa tahun mendatang lalu juga pada upaya mengempiskan subsidi yang dimaksud relatif besar,” kata dia, dalam Jakarta, Hari Senin (2/9/2024).

Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan

Lebih jarak jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin mempunyai peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan pada Indonesia ketika ini.

“Indonesia menjadi negara yang dimaksud masuk ke pada salah satu negara yang digunakan mempunyai cadangan gas yang besar pada dunia,” lanjutnya.

Salah satu aset strategis yang dimaksud harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa saja membuka prospek pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang tersebut selama ini punya share relatif besar di subsidi di area APBN.

“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tiada hanya sekali dapat dilaksanakan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di tempat luar batubara,” Yusuf menambahkan.

Dengan begitu serapan yang dijalankan oleh PLN tentu bisa saja menjaga daya saing biaya dari gas nasional lalu pada pada waktu yang identik memperkecil pemanfaatan batubara yang dimaksud dinilai relatif tiada ramah lingkungan.