KPK Ungkap 107 LHKPN Bakal Calon Kepala Daerah Belum Lengkap

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) akan segera calon kepala area (Bacakada) belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang dimaksud telah melapor LHKPN.

“Data per pagi ini, KPK telah dilakukan menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), dan juga yang tersebut telah dinyatakan lengkap beberapa orang 1.325 Bacakada,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Akhir Pekan (8/9/2024).

Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang dimaksud dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa. “KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai,” ujarnya.

“Pelaporan online menggunakan materai elektronik lalu dikirimkan ke email [email protected],” sambungnya.

Budi melanjutkan, Bacakada yang digunakan telah terjadi menyampaikan LHKPN-nya serta sudah pernah dilaksanakan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima.

“Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Bacakada ke KPU di kompetisi pemilihan kepala daerah Serentak 2024 ini,” pungkasnya.