Bahlil Tuding Kemenkeu Sengaja Bikin Pipa Gas Cirebon-Semarang II Gagal

JAKARTA – Menteri Energi dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menimbulkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.

Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan juga rutinitas pada Kementerian ESDM serta sisanya Rp4,2 triliun untuk merancang jaringan pipa gas juga yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.

Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya sekali menyepakati Rencana Kerja lalu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah agregat ini lebih besar kecil dari anggaran yang dimaksud disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang digunakan lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.

Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah dilakukan disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk menghasilkan kesimpulan rapat yang mana kemudian disampaikan untuk umum terkait anggaran yang digunakan bukan disetujui oleh Banggar tersebut.

“Namun pimpinan harus kita memproduksi juga di risalah rapat seharus menyampaikan untuk umum jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak sanggup kerja,” jelasnya pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang mana tak disetujui oleh Banggar maka beberapa acara yang mana telah dilakukan disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek pada setahun ke depan. Salah satunya proyek penyelenggaraan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 kemudian pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang mana jikalau tiada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.

“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender lalu sudah ada selesai. Dan kalau tiada dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk menyebabkan inisiatif ini gagal,” tegasnya.

Bahlil juga menekankan untuk Komisi VII DPR RI untuk tidaklah bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tiada juga turun.

“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menyebabkan catatan. Tapi andaikan pun bukan ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau bukan ada pekerjaan apa yang tersebut mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.

“Yang kedua kita jelaskan untuk rakyat bahwa pipa ini gak sanggup berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” pungkas Bahlil.