Rumah Subsidi, APERSI: Tambahan Kuota Belum Terealisasi, Ahli pengembangan Bisa Kolaps

JAKARTA – Angin segar yang mana dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Sektor Perekonomian pada 27 Agustus 2024 pada waktu mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi publik berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa saja menyokong kemampuan kelas menengah di dalam sektor konsumsi, khususnya di dalam bidang perumahan.

Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Pengkode Perumahan lalu Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga pada waktu ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.

“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum sanggup terlaksana. Kami sudah pernah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa jadi akad kredit dan juga realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan tidak tertunda,” tegas Junaidi pada keteranganya, Kamis (12/09/2024)

Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini tidak janji manis dikarenakan kita pengembang rumah subsidi, lalu khususnya yang tegabung pada APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.

“Dan seharusnya, di tempat penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang mana tinggal hitungan bulan ini, bisa saja menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait inisiatif pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai inisiatif yang tersebut selama ini telah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.

Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menghasilkan pengembang tambahan berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya lantaran sejumlah pengembang miliki kewajiban pembayaran pada perbankan yang tak dapat ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang ketika ini banyak yang digunakan menganggur oleh sebab itu tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.

Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya sebab di perkembangan properti atau perumahan, selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor bidang yang juga akan bergerak jikalau ada konstruksi perumahan.

“Tak hanya saja itu, warga publik berpenghasilan rendah (MBR) yang dimaksud menerima rumah subsidi juga menanti realisasi ini,” tegas Junaidi.