pemilihan gubernur 2024 Bukti Hegemoni Pimpinan Parpol, Aspirasi Komunitas Terputus

JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan terjadi banyak ketidakpuasan dalam beberapa tempat Hal ini lantaran putusnya aspirasi publik terhadap calon kepala wilayah yang mana forward di pemilihan kepala daerah 2024 .

Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan serta hegemoni pengurus pusat partai urusan politik melalui rekomendasi dari DPP partai.

“Di Ibukota ada Anies Baswedan dan juga Ahok. Kok yang tersebut dicalonkan lain. Nah, itu yang dimaksud menjadi problem,” kata Titi ketika mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Akhir Pekan (8/9/2024).

Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara segera oleh penduduk juga memunculkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya aksi mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang mana masyarakatnya menolak penampilan calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.

“Di daerah-daerah calon tunggal ada aksi tandingan mendaftarkan kotak kosong pasca calon tunggal didaftarkan. Misalnya pada Perkotaan Pangkalpinang, Asahan, Gresik, dan juga beberapa wilayah lain,” ucapnya.

Ketidakpuasan yang disebutkan turut menyebabkan pendapat kosong, kotak kosong, atau aksi tak memilih calon tunggal menjadi wacana yang dimaksud dibahas di area ruang publik.

“Pembahasan blank vote, pengumuman kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan lantaran ini persoalan formalisasi ekspresi kebijakan pemerintah yang tersebut berbeda bahwa tidaklah semua ekspresi kebijakan pemerintah itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang digunakan ada di tempat kotak suara,” ujar Titi.

Dia merekomendasikan adanya evaluasi menghadapi sentralisasi pencalonan kepala kemudian perwakilan kepala daerah. Selain itu, beliau menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan terhadap pengurus partai di tempat daerah, bukanlah seperti pada waktu ini yang tersebut terpusat pada DPP.