PKB Go Public, Cak Imin Beberkan mengenai Transisi Kepemimpinan

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) atau Gus Muhaimin menegaskan, PKB akan terbuka terhadap kelompok mana pun selama lima tahun ke depan. Bukan hanya sekali untuk kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

“Lima tahun ke depan ini PKB tidak ada semata-mata untuk Nahdlatul Ulama tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Akhir Pekan (8/9/2024).

Cak Imin menyiratkan kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya mengatur partai tersebut. Ia mengaku berada dalam mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai urusan politik yang tersebut lebih tinggi terbuka juga melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.

“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira lima tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.

Pernyataan yang disebutkan disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum kemudian Hak Asasi Orang (Kemenkumham). Gus Muhaimin mengaku bersyukur menghadapi dukungan yang dimaksud diberikan pemerintah untuk PKB. Di sisi lain, beliau menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang harus dijalankan.

“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita telah harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.

Dia menambahkan, ini amanat lalu tanggung jawab yang cukup berat. Menurut Cak Imin, beban berat yang disebutkan adalah mengupayakan agar PKB tidaklah lagi dianggap sebagai partai urusan politik untuk golongan tertentu. Dia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tempat tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.

“5 tahun ke depan ini era PKB go public, tiada hanya sekali milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum kemudian HAM telah lama mengesahkan surat kebijakan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Muktamar yang disebutkan memutuskan Gus Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, sedangkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.

Muktamar PKB di area Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang tersebut terjadi antara PKB dan juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).