PDIP Respons Isu Revisi UU MD3 Muncul Jelang Pelantikan: Tak Ingin DPR Jadi Arena Konflik

JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, juga DPRD (MD3) kembali muncul mendekati pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang mana menjadi sorotan terkait pembaharuan yang mana mengatur pengisian kursi Ketua DPR.

Diketahui, selama ini UU MD3 telah terjadi mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan untuk partai urusan politik pemenang Pemilu.

Menanggapi isu yang dimaksud kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah memverifikasi tidak ada ada rencana inovasi UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai urusan politik miliki niat yang baik. Salah satunya bersepakat apabila UU MD3 tetap memperlihatkan digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.

“Kami tiada ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk masalah MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan masih sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.