Reshuffle Kabinet yang digunakan Umurnya Tinggal 5 Akhir Pekan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet pada penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan banyak pertanyaan dan juga kritik mengenai urgensi dan juga khasiat reshuffle, khususnya sebab sisa waktu masa jabatan semata-mata sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan juga Ekonom UPN Veteran Ibukota Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tiada efektif juga memboroskan anggaran negara kemudian dapat memunculkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, bukanlah untuk negara.

“Mengganti menteri di waktu yang tersebut sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tidak ada efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang mana diangkat pada waktu sesingkat itu tiada akan miliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang mana diperlukan untuk beradaptasi dengan tempat baru serta memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan kontribusi yang berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir bukan akan berdampak, menjadikan pergantian ini tidak ada lebih banyak dari sekadar formalitas kebijakan pemerintah tanpa khasiat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih banyak bijaksana apabila Presiden menunjuk manusia Pelaksana tugas (Plt) dari di kementerian dalam bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang tersebut penuh biaya.

Penunjukan Plt akan lebih besar efektif sebab pejabat yang ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian juga tiada perlu menyeberangi proses penyesuaian yang tersebut panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih besar optimal di tempat sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga dapat menghemat anggaran negara yang dimaksud semestinya tiada perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan juga penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini mengakibatkan kesan yang mana kurang baik di tempat mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang tersebut dapat memunculkan perkiraan bahwa menteri baru merasa miliki utang budi terhadap pribadi presiden.