Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, Jokowi: Semua Warga Negara Sama di area Mata Hukum

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kata-kata terkait dugaan gratifikasi terdiri dari pesawat jet yang mana menyeret anak bungsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Jokowi menekankan, semua warga negara termasuk Kaesang mirip pada mata hukum. “Ya semua warga negara sejenis dalam mata hukum ya itu aja,” kata Jokowi di dalam Stadion GBK, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk melampirkan data-data masalah dugaan gratifikasi terdiri dari pesawat jet secara online.

Hal mirip juga berlaku bagi Wali Pusat Kota Medan Bobby Nasution. “Seandainya saudara K maupun saudara BN mau memberikan datanya secara sukarela melalui website gol.kpk.go.id, dipersilakan,” kata Tessa di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2024).

Kendati demikian, Tessa menjelaskan hal itu tidak ada dan juga merta menghentikan proses penelaahan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan (PLPM). “Jadi ini tidaklah menghentikan proses yang mana sedang berjalan di tempat Direktorat PLPM,” ujarnya.

Sebelumnya, Tessa menyatakan pihaknya menerima laporan persoalan dugaan gratifikasi yang tersebut ditujukan terhadap Wali Daerah Perkotaan Medan, Bobby Nasution. Laporan tersebut, buntut viralnya foto Bobby diduga menggunakan pesawat jet pribadi yang mana tersebar luas di dalam media sosial.

“Kalau per kapannya (laporan terhadap Bobby) saya tiada bisa jadi mengungkap tapi informasi yang mana kami dapatkan ada,” kata Tessa di dalam Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 6 September 2024.

Tessa menjelaskan, pada waktu ini laporan terhadap Bobby juga telah ditangani Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Komunitas (PLPM). Hal itu sejenis halnya dengan laporan yang dimaksud ditujukan terhadap Kaesang.

Jadi dua-duanya nih, untuk saudara K lalu saudara BN atau BAN penanganan dugaan gratifikasinya telah difokuskan di dalam Direktorat Penerimaan Layanan juga Pengaduan Masyarakat,” ujarnya.