Asosiasi Ungkap Kendala Penyaluran Logistik yang tersebut Perlu Dibenahi Prabowo
JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pembangunan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.
Paparan itu disampaikan Hedy di seminar masyarakat bertajuk “Membedah Rencana Vital otoritas Baru kemudian Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang dimaksud digelar, di tempat Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati juga Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja
Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di dalam seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik pada Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman, dan juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang mana disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Sistem Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, hambatan pada banyaknya truk yang mana kelebihan dimensi kemudian muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat tambahan dari 50 persen kendaraan ODOL.
“Banyak jalan kita di keadaan rusak ya, ini kesulitan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai kesulitan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun mengupayakan pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia menunjukkan penyaluran logistik di dalam negara-negara progresif di tempat Eropa.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di area Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja
Di sana, penyaluran logistik yang dimaksud melalui jalan raya cuma 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api lalu 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang benar efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang tersebut lebih tinggi efisien. Kalau jarak jarak jauh itu laut yang tersebut lebih banyak efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimaksud punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih lanjut optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa saja dilanjutkan oleh pemerintahan yang mana baru ya,” kata dia.