Luhut Klaim e-Katalog Bisa Hemat Anggaran Bermacam-macam Ribu Miliar kemudian Cegah Korupsi

JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman serta Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.

Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog mampu menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan bulat pasti dari anggaran yang mana ditekan tersebut.

“Sekarang anda bukan tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dimaksud dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Perjalanan kemudian Kondisi Keuangan Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa jadi menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).

Adapun, jumlah total item atau komoditas yang tersebut tersedia dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang digunakan sudah ada melakukan registrasi di tempat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa eksekutif (LKPP).

Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan bidang berdasarkan jumlah total item yang dimaksud terdaftar di tempat e-Katalog.

“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang nanti akan kita mendirikan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog serta kebutuhan,” paparnya.

“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu tidak bilangan yang dimaksud kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita telah bisa jadi bikin sektor policy kita’ jadi item apa cuma dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang digunakan kita bangun industrinya supaya itu betul-betul dia captive market pada di e-katalog tadi,” beber dia.

Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah dapat menghindari aksi pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini mampu dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.

Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang diresmikan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga jual bisa saja terpantau. Sehingga, pihak tertentu bukan dapat melakukan kecurangan yang digunakan merugikan negara.