Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan

Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Nusantara ke bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia menggalakkan reformasi PBB dan juga lembaga multilateral lainnya akan berubah jadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam jadwal diskusi “Dinamika juga Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan juga Perekonomian Global” oleh The Yudhoyono Institute di dalam Jakarta, Minggu.

Menurut dia, rangka institusi multilateral yang mana ada pada waktu ini seperti PBB kemudian Organisasi Perdagangan Planet (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Global II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang dimaksud semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini tiada mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tidaklah lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Nusantara senantiasa mengupayakan pergerakan reformasi multilateral oleh sebab itu meyakini bahwa sistem multilateral yang digunakan efektif harus dibuat lebih banyak inklusif, demokratis, representatif, juga adil.

“Dalam dunia yang mana semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan dunia untuk keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah apabila tidaklah diiringi dengan pembaharuan tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB di bentuk penambahan jumlah keseluruhan anggota permanen Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya dalam Wadah Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, juga lainnya mempunyai populasi lalu peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang digunakan setara pada bentuk tertinggi PBB, kata dia.

Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan