Tak Laporkan Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi, Kaesang Terancam Dilengserkan dari Kursi Ketum PSI

JAKARTA – Kaesang Pangarep , putra bungsu Presiden Jokowi terancam dilengserkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia tak melaporkan dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang tersebut diterimanya dari orang entrepreneur jika Singapura ketika jalan-jalan ke Amerika Serikat bersatu istrinya Erina Gudono dan juga keluarganya baru-baru ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, umum telah terjadi memberikan perhatian yang dimaksud sungguh-sungguh terhadap siapa pun pengurus negara atau pegawai negeri yang digunakan diduga melakukan kolusi, korupsi juga nepotisme (KKN).

Tentunya dengan memberikan laporan atau informasi terhadap KPK tentang dugaan KKN dimaksud sebagai wujud peran dan juga rakyat di pencegahan kemudian pemberantasan aksi pidana korupsi.

Salah satu buktinya adalah laporan penduduk untuk KPK terhadap Kaesang Pangarep, Bobby Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, dan juga Presiden Jokowi menghadapi beberapa jumlah dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku Presiden.

Kemudian, laporan terbaru terkait dugaan gratifikasi penyelenggaraan Jet Pribadi atau Privat Jet Gulfstream G650ER oleh Kaesang Pangarep kemudian istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang digunakan menelan biaya Rp8 miliar lebih, yang ternyata diabaikan KPK.

“Namun anehnya, desakan umum agar Kaesang dan juga Erina mengklarifikasi hal ihwal pemakaian jet pribadi dimaksud, apakah itu terkait hubungan bidang usaha antara si pemilik jet pribadi kemudian keluarga Presiden Jokowi ataukah dengan Wali Pusat Kota Solo ketika itu Gibran Rakabuming Raka (keduanya adalah pelaksana negara dan juga punya keluarga, kroni dan juga relasi pengusaha-pengusaha), atau murni terkait hubungan usaha antara Kaesang kemudian pemilik jet pribadi dimaksud,” ujar Petrus yang juga Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara di dalam Jakarta, Mulai Pekan (9/9/2024).

Perburuk Tempat PSI

Sikap dan juga perilaku Kaesang yang tak tanggap terhadap kata-kata publik, yaitu terhadap kepentingan umum, teristimewa kepentingan pemberantasan KKN, dinilai Petrus tidak ada semata merugikan PSI lantaran sebagai ketua umum kemudian anak Presiden, Kaesang bukan memberikan contoh atau suri teladan dan juga lembaga pendidikan kebijakan pemerintah yang mana baik terhadap masyarakat.

“Selain itu, sikap Kaesang jelas merugikan kepentingan umum, di tempat mana KPK bertindak diskriminatif serta tidaklah independen pada menghadapi persoalan hukum Kaesang,” sesalnya.

“Jika kita meninjau rekam jejak perjalanan Kaesang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023, kemudian hanya sekali di tempo dua hari atau tanggal 25 September 2023 didapuk menjadi Ketua Umum PSI, tanpa ada jenjang kaderisasi yang dimaksud dilalui sebagaimana digariskan di area pada Anggaran Dasar dan juga Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI, sehingga merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk tempat PSI di dalam mata masyarakat sebagai partai yang mana semata-mata mau mengekor pada penguasa,” lanjutnya.

Petrus menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaesang menjadi anggota sekaligus Ketua Umum PSI secara instan mendekati Pemilihan Umum 2024, dimaksudkan agar PSI lolos Parliamentary Threshold 4% dari pernyataan sah nasional hasil pemilihan raya 2024. Namun langkah pragmatis yang disebutkan gagal total serta menambah catatan kegagalan melawan siasat yang mana dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaesang tanpa kaderisasi, cuma bermodal privilise sebagai anak Presiden, namun gagal memperoleh pendapat minimal 4% dimaksud.

Lengserkan Kaesang

Cara Kaesang masuk PSI dinilai Petrus sudah pernah mengurangi harapan banyak anak muda dan juga kader PSI yang dimaksud telah berdarah-darah merancang partai itu, tetapi terpinggirkan cuma lantaran pragmatisme elite-elite PSI, juga privilise Kaesang sebagai anak Presiden Jokowi, yang mana pada tempo kurang dari dua bulan berakhir sudah ada privilise sebagai anak Presiden.

“Karena Kaesang gagal menyebabkan PSI lolos Parliamentary Thresholds 4%, lagi pula muncul skandal Jet Pribadi Gulfstream G650ER yang dimaksud beraroma kental sebagai gratifikasi atau KKN model lainnya kemudian menjadi sorotan rakyat akibat KPK seolah-olah menjadi juru bicara sekaligus pembela Kaesang, maka pergerakan advokasi rakyat akan makin masif sehingga merugikan PSI,” ungkapnya.

Karena itu, pilihan terbaik adalah melengserkan Kaesang dari jabatan Ketua Umum PSI lewat Kongres Luar Biasa (KLB), adili lewat Mahkamah Partai, kemudian kembalikan PSI sebagai partai urusan politik anak muda yang dimaksud cerdas yang mana lepas dari jebakan dinasti kebijakan pemerintah Jokowi.