otoritas Diminta Perkuat Kemandirian serta Ketahanan Pangan

JAKARTA – eksekutif Indonesia diminta meningkatkan kekuatan ketahanan pangan . Sebab 70% konflik serta pertempuran antarnegara yang dimaksud terjadi di dalam dunia pada waktu ini bersumber dari isu energi juga pangan.

Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo ketika diskusi terkait “Pembangunan Bidang Pertanian Indonesia” yang digunakan diselenggarakan sama-sama dengan Pertemuan Rektor Indonesia, Akademi Keilmuan Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Keilmuan Politik Indonesia, FKPPI, kemudian HIPMI, kemarin.

”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai keperluan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, serta keamanan nasional,” ujarnya, Hari Sabtu (14/9/2024).

Menurut Pontjo, ketahanan pangan telah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang harus terus diperjuangkan. Terlebih dikarenakan Rencana Sustainable Development Goals (SDGs) yang digunakan merupakan komitmen global juga Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta nutrisi yang lebih lanjut baik lalu mengupayakan pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang dimaksud berada pada kedudukan 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.

Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif di mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara yang dimaksud mempunyai kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya kemudian tiada tergantung pada lingkungan ekonomi internasional.

“Potensi sektor pertanian yang dimaksud besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, kemungkinan besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga ketika ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang digunakan maksimal jikalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, serta kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.

Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian pada Indonesia bukan sejumlah berubah selama 10 tahun terakhir, kemudian masih menghadapi berbagai kesulitan dan juga tantangan, antara lain, masih didominasi tenaga kerja tua, minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kecacatan lingkungan dan juga pembaharuan iklim. Termasuk akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi dan juga sinergi antarsektor.

”Menghadapi berbagai hambatan tersebut, maka penerapan sains dan juga teknologi yang dimaksud paling produktif tetapi ramah lingkungan di perkembangan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan,” katanya.

Penerapan sains dan juga teknologi pertanian memungkinkan para petani meningkatkan efisiensi produksi, mengempiskan beban kerja manual, juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi lalu komunikasi juga memainkan peran penting di menghubungkan petani dengan informasi bursa lalu memfasilitasi akses ke sistem belanja online, yang mana berkontribusi pada peningkatan pemasaran kemudian pelanggan produk-produk pertanian.

”Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi serta adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional pada bertani,” ujarnya.