Kudeta Ketua Kadin Arsjad Rasjid Mencuat, Dewan Pengurus: Upaya Munaslub Menyalahi AD/ART

JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang juga Industri ( Kadin ) Indonesia menyatakan bahwa upaya menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mana diusulkan oleh beberapa jumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar juga Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.Adapun salah satu program dari Munaslub yang disebutkan untuk menggantikan Ketua Umum Kadin Periode 2021 – 2026 Arjad Rasjid .

“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia meninjau upaya ini telah terjadi menciptakan situasi yang digunakan mengancam keharmonisan organisasi Kadin di dalam seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah di merancang perekonomian yang digunakan inklusif kemudian berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum Area Organisasi, Kadin Indonesia, Eka Sastra pada keterangan resmi, Hari Jumat (13/9/2024).

Eka menjelaskan, Kadin Indonesia adalah organisasi yang tersebut berfungsi sebagai wadah bagi pelaku bisnis kemudian mitra strategis pemerintah yang digunakan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan juga ditegaskan pada Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, dalam mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan kebijakan bersatu pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di dalam Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa miliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU juga menegakan AD/ART di aktivitas organisasi,” tegas Eka.

Sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub belaka dapat dijalankan apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalam dalamnya, juga itu pun pasca diberikan dua kali peringatan serius tertoreh yang bukan diindahkan.

Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah agregat Kadin Provinsi serta setengah dari jumlah total Anggota Luar Biasa.

“Sampai pada waktu ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan tegas terkait adanya pelanggaran yang tersebut diadakan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. Karena itu, kami baik di area tingkat Provinsi maupun di area Kabupaten/Kota, lalu seluruh Anggota Luar Biasa tetap memperlihatkan solid lalu bersatu, juga dengan tegas menyatakan tidak ada mengupayakan Munaslub yang disebutkan sebab menyalahi AD/ART,” pungkasnya.