PKS Gali Format Ideal Ketenagakerjaan di tempat Indonesia

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyelenggarakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan pada Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menggali lebih banyak pada format ideal hubungan lapangan usaha yang digunakan berkeadilan pada Indonesia, teristimewa pada konteks peraturan perundang-undangan yang digunakan mengatur ketenagakerjaan.

Hadir pada acara yang dimaksud Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, juga Dekan Fakultas Kondisi Keuangan lalu Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.

Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS miliki komitmen kuat di menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dimaksud dianggap tak adil bagi para pekerja.

“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah ada menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di area garis terdepan di menolak RUU tersebut. Bahkan, pasca disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan eksekutif yang tersebut mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang tersebut berkeadilan pada Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang dimaksud adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang tersebut terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.

“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, lantaran negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.

Ia berharap talkshow ini menjadi turnamen penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan serta mencari solusi sama-sama terkait permasalahan hubungan industrial pada Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan sumbangan positif di upaya mewujudkan hubungan lapangan usaha yang digunakan lebih lanjut adil dan juga seimbang di area masa depan,” kata Indra.

Diskusi pada talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan di hubungan lapangan usaha yang dimaksud dirasakan oleh berbagai pekerja pada Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang mana dapat meyakinkan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk meyakinkan bahwa pernyataan pekerja didengar dan juga hak-hak dia dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi dalam mana pekerja tidaklah hanya saja menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan dunia usaha bangsa,” katanya.

Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang digunakan berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, kegiatan ekonomi yang kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang sehat, pada mana tak ada pihak yang merasa dirugikan.