Teknologi Data Pengaruhi Pemilih Gen Z lalu Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah 2024

JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang dimaksud sangat kuat pada proses demokrasi. Perannya sangat signifikan pada membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta memobilisasi pemilih.

Kepala Laboratorium Prodi Bidang Studi Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah sistem yang mana sangat berpengaruh terhadap hidup penduduk Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Data menuju Pemilihan Kepala Daerah 2024” yang dimaksud diselenggarakan Prodi Pengetahuan Politik UKI di area Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi jaringan yang mana sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z juga milenial yang mana secara elektoral menjadi ceruk pemilih pada proses demokrasi di dalam Tanah Air.

Namun, belakangan ini muncul berbagai persoalan hukum pencurian data warga yang tersebut pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tidak ada percaya melawan kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.

“Bagaimana kita mau menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan kepercayaan publik jikalau isu pencurian data juga isu proteksi data pribadi publik tidaklah sanggup diselesaikan?” tegas Andaru.

Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial dalam kalangan anak muda sebagai jaringan untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.

“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa serta negara,” ujar Carlos.

Dia mengaku khawatir dengan maraknya tindakan hukum pencurian juga penyalahgunaan data warga yang terjadi belakangan ini.

Kasus dugaan pencatutan data warga DKI Jakarta selama masa verifikasi data pada KPU Ibukota misalnya yang diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah banyak pihak. Kasus ini memproduksi penduduk semakin pesimistis berhadapan dengan keamanan data mereka.