Kabar Jokowi Bakal Jadi Anggota DPA Kembali Mencuat Usai Revisi UU Wantimpres

TEMPO.CO, Jakarta – Kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berubah jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) kembali mencuat usai Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait meyakini, Presiden Jokowi akan segera berubah jadi anggota DPA bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, seandainya wacana menghidupkan DPA terlaksana lewat revisi UU Wantimpres.

“Saya berdoa. Saya yakin. Saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota DPA ke depan. Beliau punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, dan juga presiden,” kata Maruarar pada waktu ditemui di dalam kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Eks politikus Partai Demokrasi Negara Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengklaim, Jokowi warga yang dimaksud paling pantas berubah menjadi anggota DPA dalam era presiden terpilih Prabowo. Sebab, kata dia, Jokowi dengan Prabowo punya hubungan yang mana luar biasa baik.

Namun demikian, Maruarar menegaskan, status anggota DPA itu ke depannya bukanlah untuk mengawasi pemerintahan.

“Memberikan pertimbangan. Itu bukanlah mengawasi. Memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, untuk Prabowo. Saya rasa itu sikap DPA,” kata Ara, panggilan Maruarar.

Berbeda dengan Ara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidaklah tahu menahu bahwa upaya membangkitkan DPA ini untuk mengakomodasi wacana Presiden Jokowi bermetamorfosis menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“(Soal sikap Koalisi Indonesi Maju) ini kan udah persetujuan semua fraksi dalam DPR. (mengenai wacana Jokowi jadi penasihat Prabowo) itu kita belum tahu,” kata Airlangga pada kompleks Istana Kepresidenan DKI Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Namun Airlangga mengatakan, DPA mampu dibangkitkan melalui revisi UU Wantimpres. Airlangga menambahkan, DPR mengusulkan ke pemerintah rencana demikian. Perubahan aturan Wantimpres ini, katanya, sudah ada disetujui oleh semua fraksi dalam DPR.

“Kalau usulan inovasi undang-undang kan mungkin. Itu kan usulan DPR ke pemerintah. serta itu diparipurnakan nanti,” kata Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian itu.

Isu Jokowi berubah menjadi penasihat Prabowo beberapa kali mencuat. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet sempat mengusulkan DPA kembali diaktifkan. Lembaga ini, kata Bamsoet, mampu berubah menjadi bentuk formal presidential club yang mana ingin diinisiasi oleh Prabowo.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons usulan Bamsoet ini ketika pembukaan wawancara cegat ke kompleks DPR/MPR, kawasan Senayan, DKI Jakarta Pusat, pada Ahad, 12 Mei 2024. Soal kemungkinan Jokowi bermetamorfosis menjadi penasihat Prabowo lewat DPA, Muzani mengatakan, pada waktu ini semua kelembagaan sedang dikaji.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, dibangkitkannya DPA sebagai lembaga yang tersebut sejajar dengan presiden seperti mau kembali ke era Orde Baru. Setelah amandemen 1999-2022, level Wantimpres diubah tak setinggi lembaga independen lain sebab tugasnya semata-mata memberi saran.

“Kalau kita mau objektif menganalisisnya dari aspek hukum tata negara, pertanyaannya adalah apa wewenangnya? Apa yang menciptakan beliau harus berubah jadi komisi independen tersendiri yang mana harus selevel presiden, DPR, dan juga lain lain,” kata Bivitri pada waktu dihubungi Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.

Sebelumnya, Baleg DPR menyepakati revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Revisi yang disebutkan dibawa ke sidang paripurna seperti dikonfirmasi oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pada Selasa, 10 Juli 2024. Nantinya, status komite pertimbangan ini akan beralih dari lembaga pemerintah bermetamorfosis menjadi lembaga negara sehingga akan berkedudukan sejajar dengan presiden. 

Berdasarkan Pasal 9 draf revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang dilihat Tempo, anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat juga diberhentikan oleh Presiden melalui kebijakan presiden (Keppres).

EKA YUDHA SAPUTRA | SAVERO ARISTIA WIENANTO | DANIEL A. FAJRI

Artikel ini disadur dari Kabar Jokowi Bakal Jadi Anggota DPA Kembali Mencuat Usai Revisi UU Wantimpres