Pemkab Morut layani 1.043 kelompok perniagaan lewat kegiatan BKK

Dari total 1.043 kelompok usaha terlayani kegiatan BKK, terdapat 678 kelompok berpartisipasi dan juga berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan

Morowali Utara, Sulteng –

Pemerintah Kota Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah melayani 1.043 kelompok bidang usaha pada desa lewat inisiatif bantuan keuangan khusus (BKK) yang mana merupakan salah satu kegiatan prioritas pemerintah setempat.
 
"Jumlah kelompok usaha itu terhitung sejak 2022 hingga 2023," kata Wakil Pimpinan Daerah Morowali Utara Djira pada Kolonodale, Kamis.
 
Ia menjelaskan, inisiatif digulirkan pada 2022 dengan plafon anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) Morowali Utara senilai Rp300 jt setiap desa, dengan rincian Rp100 jt untuk kelompok usaha pemuda, Rp100 jt untuk kelompok perniagaan perempuan kemudian Rp100 jt untuk kelompok bidang usaha tani/nelayan.
 
Program ini dicetuskan untuk membantu meningkatkan ketahanan kegiatan ekonomi penduduk desa, di antaranya upaya pemerintah pada meningkatkan kesejahteraan merek sehingga terlepas dari kemiskinan.
 
"Dari total 1.043 kelompok bidang usaha terlayani kegiatan BKK, terdapat 678 kelompok berpartisipasi dan juga berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan," ujarnya.
 
Guna optimalisasi pelaksanaan BKK, ia minta kelompok yang dimaksud telah terjadi dibentuk terkait kegiatan kegiatan yang disebutkan mengevaluasi secara tuntas dan juga merumuskan kesulitan yang tersebut dihadapi masyarakat, supaya pemberian bantuan modal untuk kelompok perniagaan benar-benar mencapai sasaran.
 
Ia memaparkan pada 2024 terdapat 515 proposal diajukan masyarakat dari 97 desa dengan total nilai sebesar Rp29 miliar. Proposal yang disebutkan terlebih dahulu diverifikasi oleh grup khusus acara BBK.
 
Menurut dia, verifikasi kelompok usaha sangat penting, meskipun begitu jangan sampai verifikasi yang dimaksud justru mempersulit kelompok
 
"Kalau ada proposal yang digunakan diajukan kelompok bidang usaha tidaklah lolos, segera dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Warga dan juga Desa (PMD) untuk diteliti dan juga dicari solusinya. Tim verifikasi harus menggerakkan cepat supaya komunitas merasa benar-benar dibantu," ucap Djira.
 
Sekretaris Dinas PMD Morowali Utara Charles Natanael Toha mengatakan, bagi kelompok perniagaan terlibat lalu mengalami perkembangan dapat mengajukan kembali permohonan bantuan tahun ini, hal itu menjadi prioritas di pengembangan usaha satu di antaranya dengan pemasaran hasil kegiatan usaha mereka.
 
"Dari hasil pemantauan juga evaluasi terdapat beberapa orang kelompok penerima bantuan tahun 2022 kemudian 2023 yang usahanya berkembang, juga memperoleh penghasilan dari bantuan dana BKK," kata dia.

 

Artikel ini disadur dari Pemkab Morut layani 1.043 kelompok usaha lewat program BKK

Back to top button