Riwayat Karier Jenderal TNI Andika Perkasa, Eks Panglima TNI yang mana Diusung PDIP Jadi Cagub Jateng

JAKARTA – Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah di tempat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mantan Panglima TNI berpasangan dengan eks Wali Pusat Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi akan bersaing bersaing untuk kursi Gubernur-Wakil Gubernur Jateng dengan eks Kapolda Jateng Letjen (Purn) Ahmad Luthfi yang dimaksud diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ahmad Luthfi berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, putra ulama besar KH Maimoen Zubair.

Banyak pihak menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah Jateng adalah Perang Bintang. Sebab kedua cagub yang berkompetisi sama-sama penyandang pangkat bintang pada pundaknya. Keduanya pun miliki karier mentereng di tempat masing-masing institusinya, TNI juga Polri.

Riwayat Karier Andika Perkasa

Sebelum terjun ke politik, Andika Perkasa memiliki riwayat karier cemerlang dalam TNI. Dia merupakan Panglima TNI periode 2021-2022.

Setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) 1987, Andika Perkasa mengawali karier sebagai perwira pertama infanteri di area jajaran Korps Baret Merah (Kopassus) Grup 2 /Para Komando.

Tentara kelahiran Bandung, 21 Desember 1964 itu juga pernah menjadi Komandan Unit 3 Grup 2/Para Komando Kopassus, kemudian Komandan Subtim 2 Sat Gultor 81 Kopassus, hingga 1991.

Setelah diangkat menjadi kapten, Andika sempat duduki sikap Komandan Tim 3 Sat Gultor 81 Kopassus, lalu Komandan Resimen 62 Yon 21 Grup 2/Para Komando Kopassus, dari 1995 hingga 1997.

Pada 2000, menantu tokoh intelijen Indonesia, Jenderal TNI (Horn) (Purn) AM Hendropriyono itu dipercaya menjadi Kepala Seksi Kajian Strategi Hankam, Subdit Kebijakan Pelaksanaan (Jaklak), Direktorat Kebijakan Strategi (Ditjakstra), Ditjen Strahan, Departemen Pertahanan.

Ketika berpangkat Mayor, ia juga sempat menjabat Kepala Seksi Penyusunan, Subdit Kebijakan Pelaksanaan (Jaklak), Direktorat Kebijakan Strategi (Ditjakstra), Ditjen Strahan, Departemen Perlindungan di area 2001.