Dunia Pers Eksternal Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas

Jakarta – Menteri Komunikasi juga Informatika Indonesia atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap pusat data nasional sementara. Sengkarut itu menuai sorotan di dalam beberapa media luar, satu di antaranya media selama Singapura, Channel News Asia (CNA) yang mana mengumumkan Budi Arie sebagai menteri giveaway yang didesak mundur dari jabatannya oleh publik.

Sebelumnya, dikutipkan dari Channel News Asia, serangan ini memengaruhi 239 lembaga di dalam Indonesia, termasuk 30 kementerian lalu lembaga pemerintah. Karenanya, pada Rabu, 26 Juni 2024 organisasi masyarakat sipil yang berbasis dalam Bali, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memproduksi petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu sudah pernah ditandatangani lebih banyak dari 18.000 pendatang pada kurun waktu seminggu sejak dibuat. 

Menyoroti kabar tersebut, Channel News Asia menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway, CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang tersebut menduga Budi menjadi menteri oleh sebab itu membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika pemilihan raya 2014 juga 2019. “Jangan sampai ada ‘giveaway‘ seperti ini terus (Jabatan) ini kedudukan yang digunakan sangat strategis akibat kita tiada dapat dipisahkan dari planet digital,” kata Nenden.

Seperti diketahui Budi Arie sebelumnya merupakan Ketua Relawan Projo, serta ia diangkat Jokowi kemudian menggantikan Johnny G Plate yang mana tersangkut hambatan korupsi menara BTS 4G.

Serangan ransomware ini mengakibatkan hilangnya data, masalah terhadap akses data publik, juga melambatnya layanan online dari institusi yang tersebut terdampak. Selain itu, peretasan ini juga mengganggu layanan imigrasi termasuk yang dimaksud berkaitan dengan visa, izin tinggal dan juga pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, berlangsung antrian panjang dalam Bandara Soekarno-Hatta Ibukota Indonesia dikarenakan pemeriksaan paspor harus dikerjakan secara manual setelahnya sistem otomatis mati.

Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, memaparkan hari terakhir pekan setelah itu bahwa sistemnya sudah pernah pulih sepenuhnya. Namun, bukan semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi, katanya.

Lebih lanjut, Hinsa Siburian, Ketua Badan Ketenteraman Siber Indonesia (BSSN), menyatakan 98 persen data yang mana disimpan ke pusat data yang digunakan disusupi belum dicadangkan.“Secara umum kami meninjau hambatan utama adalah tata kelola serta bukan ada solusi lain,” katanya di sidang parlemen pada 27 Juni, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 1 Juli 2024.

Di sisi lain, beberapa anggota parlemen membantah pernyataan tersebut. “Jika tiada ada bantuan, itu bukanlah berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang mana mengawasi insiden tersebut. “Itu kebodohan,” kata dia, pada Senin, 1 Juli 2024.

Juru bicara Badan Siber dan juga Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan sengkarut ke PDNS ini disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 yang pernah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Syariah Indonesi (BSI).

LockBit dikenal sebagai kelompok peretas yang dimaksud bergerak dan juga berbahaya. Komunitas ini diduga beroperasi di Eropa Timur. Sejumlah perusahaan besar di dalam beberapa negara sempat berubah jadi orang yang terdampar ransomware mereka, seperti perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.

Pusat data nasional yang terkena dampak menyimpan informasi penting diantaranya data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, juga data keluarga. Hal ini juga menyimpan informasi spesifik sektor, seperti kegiatan kebugaran nasional kemudian kurikulum pendidikan.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I  YUDONO YANUAR

Artikel ini disadur dari Media Asing Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas